MKN Jawa Tengah Kembali Lakukan Pemeriksaan Terhadap 4 Notaris

SEMARANG – 4 (empat) orang Notaris diperiksa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Provinsi Jawa Tengah terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dimaksud. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Rapat Bima, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, pada hari, Senin (05/09/2022).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bambang Setyabudi, yang juga merupakan Ketua Majelis Pemeriksa memimpin jalannya pemeriksaan yang dilakukan secara langsung dan virtual ini (hybird).

Baca juga: Lihat Kelayakan Penjamin, PK Bapas Nusakambangan Kunjungi Keluarga Klien

Selain Kadiv Yankumham, Majelis Pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan terhadap Notaris antara lain, Suyanto dan Sugiarto masing-masing sebagai Anggota, serta Kabid Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan, sebagai Sekretaris.

Pemeriksaan ini dilakukan merupakan tindak lanjut dari permohonan Penyidik Kepolisian untuk memanggil Notaris agar memberikan keterangan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukannya.

Baca juga: Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Cilacap Adakan Sidang TPP untuk Pelaksanaan Program Integrasi WBP

Usai pemeriksaan selesai, anggota Majelis mengadakan rapat pleno yang diikuti juga oleh anggota lain yaitu Mochammad Machfudz, Saleh Hartanto, dan Aprila Niravita untuk menentukan apakah menyetujui atau menolak permohonan Penyidik Kepolisian atas Notaris yang dimaksud untuk memberikan keterangan kepada Penyidik dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana. 

Untuk diketahui, 4 (empat) Notaris tersebut merupakan Notaris dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Banyumas.

Baca juga: Maksimalkan Pembinaan WBP, PK Bapas Nusakambangan Gali Data Litmas Pembinaan Awal

Selain anggota Majelis Pemeriksa, rapat ini juga dihadiri oleh Kasub Bidang Administrasi Hukum Umum, Widya Pratiwi Asmara, beserta sekretariat dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

(N.Son/***)

Baca juga: Kasubsie Registrasi dan Bimkemas Lapas Cilacap Laksanakan Sosialisasi Program Integrasi Pada WBP